Kuningan - Tunjangan hari raya THR bagi anggota DPRD Kuningan maupun pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Pemkab Kuningan, Jawa Barat, dipastikan cair pada Rabu 5/5/2021 besok. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat mencairkan THR pada H-10 hingga H-5 perayaan Idul hanya kepada PNS dan anggota DPRD, THR juga dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Termasuk bagi CPNS dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K di lingkungan Pemkab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kuningan, A Taufik Rohman saat dikonfirmasi awak media, Selasa 4/5/2021, membenarkan, apabila gaji THR akan segera dibayarkan pada Rabu besok. Adapun sejumlah penerimanya yaitu PNS, CPNS, P3K, DPRD, serta Bupati dan Wakil Bupati.“Total jumlah PNS ada sebanyak orang, sedangkan P3K hanya 426 orang. Untuk besaran gaji yang diterima, tertinggi golongan 4D Eselon 2A sebesar Rp 9,766 juta dan terendah golongan 2C masa kerja 3 tahun sebesar Rp 2,093 juta,” menyebutkan, jumlah pembayaran gaji THR 2021 totalnya mencapai Rp 51,797 miliar. Secara rinci untuk CPNS, PNS dan Kepala Daerah sebanyak Rp 50,158 miliar. Sedangkan untuk P3K sebanyak Rp 1,435 miliar dan DPRD hanya sebesar Rp 202,925 juta“Sumber dana gaji THR ini dari Dana Alokasi Umum DAU APBD 2021. Komponen gaji THR untuk PNS dan P3K yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan. Sementara DPRD yakni akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan,” ditanya berapa nominal THR yang diterima Bupati dan Wakil Bupati, Ia menyebut, jika Bupati Kuningan hanya menerima Rp 6,463 juta dan Wakil Bupati Kuningan Rp 5,473 juta. Sedangkan THR bagi anggota dewan terbilang variatif, namun yang tertinggi adalah Ketua DPRD Kuningan."Kalau dewan itu variatif, kalau tertinggi Pak Nuzul Rachdy sekitar Rp 5,397 juta. Kalau untuk nominal terendah khusus anggota dewan ini senilai Rp 3,858 juta," pungkasnya.
AgungLaksono Restui Ketua DPRD Indramayu Nyabup 2024. Agustus 1, 2022. The Truly Sisters Gandeng English Call dan Mauretha Aline Bahas Fenomena E-Girl Beauty and English
Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menjadi perbincangan belakangan ini. DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki peran penting untuk negara. Lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah alias DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan DPR. DPR memiliki tiga fungsi sesuai pasal 20A ayat 1 UUD 1945, terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berikut penjelasan mengenai fungsi DPR sebagai lembaga tinggi negara Fungsi Legislasi Peran DPR untuk membuat Undang-Undang bersama Presiden Fungsi Anggaran DPR mempunyai wewenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang sudah diajukan oleh pemerintah Presiden Fungsi Pengawasan DPR menjalankan pengawasan pada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Pengawasan ini berupa APBN dan kebijakan pemerintah terhadap UUD NRI 1945. DPR berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan ketika pemilu berlangsung. Masa jabatan anggota DPR yang terpilih sampai 5 tahun kedepan. DPR dibagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Gaji DPR per Bulan Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya dijelaskan dalam Surat Edaran Setjen DPR RI RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/ Gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 75 tahun 2000. Pasal 1 menjelaskan besarnya gaji ketua, wakil ketua, dan gaji pokok anggota per bulan. Gaji pokok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp Gaji pokok Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp Gaji pokok Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp Gaji dan Tunjangan DPR Anggota DPR RI mendapatkan berbagai tunjangan sesuai jabatan seperti anggota, wakil ketua, dan ketua. Tunjangan ini mencakup tunjangan istri, anak, beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan anggaran rumah jabatan. Mengutip dari berikut rincian tunjangan anggota DPR Uang sidang/paket sebesar Rp Asisten anggota Rp Tunjangan beras sebesar Rp per jiwa, setiap bulan Tunjangan PPh Pasal 21 Rp Tunjangan istri sebesar 10 % dari gaji pokok untuk Anggota DPR Rp per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan untuk dua anak sebesar 2 % dari gaji pokok anggota DPR RI untuk Anggota DPR Rp per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR RI Tunjangan jabatan Anggota DPR Rp per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan kehormatan anggota DPR RI Tunjangan kehormatan Anggota DPR Rp per bulan Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan komunikasi anggota DPR RI Tunjangan komunikasi Anggota DPR Rp per bulan Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan komunikasi anggota DPR RI Anggota DPR Rp per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Bantuan listrik dan telepon Rp Biaya perjalanan harian sebesar Uang harian daerah tingkat I per hari Rp Uang harian daerah tingkat II per hari Rp Uang representasi daerah tingkat I per hari Rp Uang representasi daerah tingkat II per hari Rp Fasilitas Lainnya Anggota DPR mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan rumah, uang pensiun, dan tunjangan beras pensiunan. Berikut rincian fasilitas yang didapatkan anggota DPR Fasilitas rumah jabatan RJA Kalibata, Jakarta Selatan per tahun sebesar Rp Fasilitas RJA Ulujami Jakarta Barat pertahun sebesar Rp Tunjangan beras pensiunan sebesar Rp per bulan Uang Pensiun sebesar 60 % dari gaji pokok untuk Ketua DPR sebesar Rp Wakil ketua DPR sebesar Rp Anggota DPR sebesar Rp
PenggajianDPRD diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan anggota dewan di DPR RI punya kewenangan untuk menentukan komponen dan besaran gajinya. "DPRD provinsi/kabupaten kota tidak bisa bidding sendiri. Ada payung hukumnya dalam hal ini Inmendagri.
dikelolaoleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten kuningan JALAN ARUJI KARTAWINATA NO.15 KUNINGAN 45511, TELP/FAX.(0232)-871142, E-MAIL : INFO@KUNINGANKAB.GO.ID
manager Follow Suka jalan-jalan dan bertaman, berusaha menikmati hidup dengan tidak terlalu mau berfikir berat. Sesuai motto just enjoy your life, enjoy what you were doing October 21, 2021 Mungkin anda sering bertanya berapa gaji seorang anggota DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/daerah.? Nah kali ini akan secara khusus membahas tentang besaran gaji bulanan, tunjangan, biaya transfortasi maupun pemasukan dari penerimaan lain lengkap dengan pertanyaan yang sering kita temui mengenai hal ini. Yuk kita simak bersama ya Isi1 Sekilas Yang Dimaksud Besaran Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD Periode 2019-20242 Apa saja tunjangan anggota DPRD? Beberapa tunjangan anggota DPRD terdiri atas 3 Apakah anggota DPRD mendapatkan uang pensiun?4 Berapa uang pensiun anggota DPRD?5 Jumlah Anggota DPRD Tingkat Provinsi6 Apakah boleh anggota DPRD merangkap jabatan?7 Berapa jumlah komisi di DPRD?8 Legislatif di provinsi9 Mengapa DPRD termasuk lembaga legislatif?Sekilas Yang Dimaksud DPRDDPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD Periode 2019-2024NoPenghasilan Anggota merangkap ketua Anggota merangkap wakil ketua Anggota DPR 1Gaji istri 10% dari GP anak 2 anak x 2% GP sidang/ beras Rp per jiwa per PPhH pasal komunikasi peningkatan fungsi pengawasan dan Lain 11Anggaran listrik dan telepon Rp kredit mobil Rp / orang / Perjalanan Harian14a. Daerah tingkat I per hari Daerah tingkat II per hari Representasi16a. Daerah tingkat I per hari Daerah tingkat II per hari Pemeliharaan Rumah Jabatan18RJA Kalibata Jakarta Selatan per tahun Ulujami Jakarta Barat per tahun rumah lengkap21Uang Pensiun 60% dari gaji pokok Beras Pensiunan per jiwa per berdasarkan Surat Edaran Setjen DPRRI RI/XII/2010Apa saja tunjangan anggota DPRD?Beberapa tunjangan anggota DPRD terdiri atas Uang RepresentasiTunjangan KeluargaTunjangan BerasUang PaketTunjangan JabatanTunjangan Alat KelengkapanTunjangan Alat Kelengkapan LainTunjangan Komunikasi IntensifApakah anggota DPRD mendapatkan uang pensiun?Hak pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR diatur mulai pasal 12-21 UU Nomor 12 tahun 1980. Pasal 12 UU No 12 Tahun 1980 berbunyi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun anggota DPRD?Uang pensiun anggota DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan. Rinciannya, Rp 3,02 juta untuk anggota DPR yang merangkap ketua. Angka ini 60 persen dari gaji pokok sebesar Rp 5,04 juta per bulan. Jumlah Anggota DPRD Tingkat ProvinsiAnggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 tiga puluh lima orang dan paling banyak 100 seratus orang dengan masa jabatan selama 5 lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. berikut dibawah ini merupakan 7 alat kelengkapan DPRD Legislasi Daerah / Badan Pembentukan Peraturan Kehormatan, kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurnaApakah boleh anggota DPRD merangkap jabatan?Pimpinan dan Anggota DPRD dapat merangkap jabatan sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sumber kode etik DPRD tahun 2020 Berapa jumlah komisi di DPRD?Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Jumlah Komisi sebanyak-banyaknya 4 empat Komisi. Sedangkan jumlah anggota dalam setiap Komisi diupayakan sama. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna di provinsiDPR-RI berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 Sebagai Badan Legislatif Daerah Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengapa DPRD termasuk lembaga legislatif?Dikatakan lembaga legislatif karena diberikannya kewenangan kepada DPRD untuk membuat produk hukum, dan juga mekanisme pengisian jabatannya yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung, dan menjadi legislatif tidak penuh karena fungsi pokok dari sebuah lembaga perwakilan tidak diberikan secara juga video dari channel CNBC berikut ini Nah demikian itu tadi informasi tentang berbagai pertanyaan tentang besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD yang kami sajikan dari team besar sekali harapan kami informasi ini membawa manfaat buat para pembaca ya, semua data yang kami sajikan kami rangkum dari berbagai sumber, sewaktu-waktu bisa berubah. Semoga bermanfaat buat anda. manager Follow Suka jalan-jalan dan bertaman, berusaha menikmati hidup dengan tidak terlalu mau berfikir berat. Sesuai motto just enjoy your life, enjoy what you were doing Gaji anggota dprdtunjangan anggota DPRD
1 DKI JAKARTA. Uang Representatif Ketua DPRD= Rp3 juta, Wakil Ketua DPRD= Rp2,4 juta, dan Anggota DPRD= Rp2,25 juta. Tunjangan Jabatan Ketua DPRD= Rp4,35 juta, Wakil Ketua DPRD= Rp3,46 juta, dan Anggota DPRD= Rp3,26 juta. Tunjangan komunikasi intensif, tiap pimpinan/anggota dewan mendapatkan Rp9juta per bulan.
Kuningan By Redaksi Last updated 29 Jul 2021 Sembilan anggota DPRD Kuningan dari fraksi PDIP, rela menyumbangkan gaji mereka untuk membantu masyarakat terdampak covid-19. Mereka diwajibkan menyumbang minimal 30 juta rupiah per orang, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada masyarakat. Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News dprd kuninganmenyumbangkan gaji Prev Post Wali Kota Ambon Terpapar Covid-19 Next Post Bangunan Madrasah dan Kober Terbakar
KUNINGAN- Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sepakat menyumbangkan gajinya untuk membantu penanganan COVID-19. Kepedulian ini sebagai wujud keprihatinan, atas banyaknya warga yang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19. Tak hanya para anggota dewan dari Fraksi PDIP, gerakan sosial ini diikuti pula Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan. Sebab kedua pejabatCheckspelling or type a new query. Gaji pokok anggota dprd kabupaten. Maybe you would like to learn more about one of these? Gaji pokok anggota dprd kabupaten. Check spelling or type a new query. We did not find results for: Check spelling or type a new query. Gaji pokok anggota dprd kabupaten. Gaji pokok anggota dprd kabupaten.3sUwnW.
gaji anggota dprd kabupaten kuningan
